21. DesignJAKARTA, KOMPAS. 000. (2) Kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. Pemetaan Kawasan Hutan adalah pemetaan hasil Pengukuhan Kawasan Hutan sesuai dengan tahapannya. Scan Izin Lokasi 5. 667,12 Ha untuk 118. id - Pakar hukum kehutanan, Dr Sadino mengatakan, Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan menjadi prasyarat untuk mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) jika lahan yang dimohonkan bersumber dari lahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (Hutan Produksi Konservasi/ HPK). Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Unduh dokumen PDF tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. P. Show abstract. Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria. Contoh Surat Permohonan Untuk Berbagai Keperluan. 104/2015 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, peraturan menteri LHK no. UU No. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor. Format Surat Permohonan Penetapan Hutan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar dalam bentuk softcopy format shapefile (shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 Surat permohonan ditujukan ke Kepala. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh: a. Unduh. - 9 - 3. 3. Tanah Telantar; g. Bidang KoordintorTata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan. 35/Menhut-II/2007 Tentang Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah. 22. Pasal 109 Ayat (1), pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Lampiran Surat Untuk Bupati Tegal Perihal Permohonan Izin Pemanfaatan kawasan Hutan Oleh Adi Pradana sebagai Kepala Divisi Regional (12 Maret 2018) Lampiran Surat untuk Bupati Tegal Oleh Gubernur Jateng perihal Dukungan Pemanfaatan sementara kawasan hutan untuk relokasi pedagang Pasar Margasari (26 Maret 2018) Untuk melakukan usaha di bidang perkebunan, diperlukan izin usaha yang telah diatur berdasarkan Permentan No. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :SK. Rikardo Simarmata, S. Berikut adalah contoh surat permohonan pelepasan kawasan hutan yang dapat. TUGAS AKTUALISASIpelepasan kawasan hutan bagi areal yang berasal/terletak di kawasan hutan; dan izin usaha perkebunan 6. a. pemanfaatan kawasan hutan, menggunakan hutan; pembukaan kawasan hutan. Cari Simpel-K Sebuah aplikasi pelayanan publik untuk pengajuan proses pelepasan kawasan hutan yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) Layanan Simpel-K Anda dapat mengajukan berbagai. 14. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, sebagaimana diubah. Fotokopi tanda bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan; 14. Potensi Tanah untuk Reforma Agraria dalam Kawasan. PELEPASAN KAWASAN HUTAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU 1 Dasar Hukum 1. 1. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; UU Nomor 41 Tahun 1999; dan. Adapun syarat mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) adalah sebagai berikut : 1. Pelepasan kawasan hutan, pelaku usaha wajib mendapatkan persetujuan pelepasan kawasan hutan. Surat permohonan yang dilampiri dengan rencana kerja penggunaan kawasandituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan (checklist). 31/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. Tangan Tangan Setan Bekerja The Gecko Project Id. Penyebabnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) belum menerima permohonan dari Otorita IKN. 522/0551/Dishut tgl. - 9 - 28. Sanksi Administratif lebih berat berupa denda administratif kepada PBPH sebesar 15 (lima belas) kali PSDH juga bisa dikenakan terhadap kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tumbuh alami (Hutan alam) dalam hal: menebang pohon sebelum rencana kerja tahunan disahkan; menebang pohon untuk pembuatan koridor sebelum. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yaitu izin penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan 9. 427. tukar menukar kawasan hutan; atau b. 21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanaan Nomor P. Hak Guna Bangunan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, rasio, dan kewajiban Tukar Menukar Kawasan Hutan diatur dengan Peraturan Menteri. 3 /hukamas/ill. Setelah memenuhi semua persyaratan, maka selanjutnya kamu dapat mengajukan permohonan pembuatan IPPKH kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan melakukan prosedur sebagai berikut: Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; c. com) A A A. Berita Acara Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah suatu dokumen serah terima lahan pengganti antara Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (“UU 41/99”); Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (“PP 10/10”); dan. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 6. alokasi TORA dari 20% (dua puluh persen) pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan; b. 4. Ridho Anshari Ritonga. Keterangan : Kawasan Berkas syarat permohonan merupakan scan ASLI dokumen dalam bentuk soft file (pdf max 250 mb) Terlampir Jangka waktu dalam proses berkas diterima s/ d penerbitan maksimal 140 hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar dalam. 000,-. Proses penyelesaian perubahan status atas Objek Pengadaan Tanah yang berstatus kawasan hutan atau izin alih status penggunaan/pelepasan aset atas tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat, dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud. Seperti yang kita sedia maklum, beberapa negeri telah dilaksanakan PKP seperti Selangor, Kelantan, dan terbaru Kuala Lumpur serta beberapa kawasan di Terengganu, Johor dan Perak. Kontak; Beranda; Profil; Artikel; Pelayanan. ketenagalistrikan. Pedoman. Pelepasan kawasan hutan terus terjadi meskipun sudah ada kebijakan moratorium izin hutan primer dan lahan gambut, […] Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, disebutkan : a. Permohonan Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B) yang ditandatangani dan bermaterai Rp. 000 (satu berbanding lima puluh ribu). hutan produksi dan hutan lindung; b. BERPROSES: KLHK menunggu permohonan dari Otorita IKN untuk melepas 36 ribu hektare kawasan hutan produksi di Sepaku. 1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan; b. Pelaksanaan program redistribusi tanah terdiri atas beberapa tahapan. Memiliki kepala surat yang mencantumkan nama perusahaan atau instansi yang mengajukan permohonan. Melakukan. 16 Contoh Surat Resign Kerja yang Baik dan Benar Contoh Surat. izin usaha industri primer hasil hutan. 16/Menhut-II/2014 TENTANG PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. File Pdf. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a. Pembayaran PNBP sendiri dilakukan dalam waktu 3 hari setelah menerima SPS. Tidak mengalihkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan yang diproleh tanpa persetujuan dari menteri, Semua dokumen yang dilampirkan dalam. 3. Selengkapnya di dalam aturan tersebut disebutkan, "Menteri yang menyelenggarakan. DesignUntuk penetapan status Hutan Adat dilakukan dengan kriteria sebagaimana diatur di dalam Pasal 65 ayat (1) yaitu: merupakan areal berhutan dengan batas yang jelas dan dikelola sesuai Kearifan Lokal MHA yang bersangkutan; berasal dari kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan negara; dan. Pinjam Pakai Kawasan Hutan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2013. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan Selasa, 28 Desember 2021. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi tidak produktif selanjutnya disebut HPK tidak produktif adalah HPK yang penutupan lahannya didominasi lahan tidak berhutan. Izin Lokasi atau penetapan lokasi dari Gubernur atau Bupati sesuai kewenangannya. Siti Nurbaya memerintahkan tim pengendalian perizinan konsesi, penertiban. Terkini, semua aktiviti rentas negeri dan. Pendaftaran Usaha Melalui OSS. 4. Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 1 Angka 8), pengertian hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Rekomendasi yang memuat persetujuan atas penggunaan kawasan. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. Pengukuran dan Pemetaan. Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan kawasan HPK menjadi bukan kawasan hutan. Selanjutnya setelah terpenuhinya seluruh kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perpanjangan Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan dan berdasarkan Dokumen Perpanjangan Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan. diantaranya berupa hutan. 346. 2010-2014 seluas 1. tukar menukar kawasan hutan; c. 14. a. 000 ha; c. Surat Akuan Bersumpah waris majikan asal yang mengesahkan bahawa maklumat yang dihantar adalah benar (disahkan di hadapan Pesuruhjaya Sumpah) bagi kes majikan asal telah meninggal dunia. Dari 3,1 juta hektare, jika kita pakai data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 576. Salah satu kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang. 2. pelepasan kawasan hutan. Azfa Dilla. Dari jumlah ini luasan perkebunan sawit di kawasan hutan seluas 1,89 juta hektare (35%). Izin Lokasi atau penetapan lokasi dari Gubernur atau Bupati sesuai kewenangannya. paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari total kewajiban penanaman berada di dalam Kawasan Hutan; dan b. Hal ini kerana syarikat kami dikategorikan sebagai ‘Perkhidmatan Perlu’ dimana operasi perlu berjalan seperti biasa. Kawasan hutan/ist. 1. Konsep Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk Usaha Pertambangan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23. 631,75 Ha dan untuk penyelesaian Sertifikat Hak Milik (SHM) dari target 9. Contoh Pertama. Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan disampaikan kepada Menteri Kehutanan dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Keputusan Bersama. Surface Studio vs iMac – Which Should You Pick? 5 Ways to Connect Wireless Headphones to TV. Berikut penjelasannya: a. Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan Kawasan HPK menjadi bukan Kawasan Hutan. Jika tanah negara tersebut berada di kawasan hutan maka harus ada pelepasan kawasan hutan. Surat keterangan berkedudukan di indonesia (bagi badan hukum asing); Contoh surat permohonan pelepasan kawasan hutan. Analisa status dan fungsi Kawasan Hutan dari Kepala Balai Pernantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta; 5. Permohonan Informasi Geospasial; Permohonan Informasi Telaah; Informasi Kawasan Hutan; Pengaduan; SP4N LAPOR!Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1050); 21. JAKARTA, KOMPAS. 000 ha; dan diarahkan pada areal tanah kosong, padang alang-alang, semak belukar atau hutan nonSkema Nama Download; 1: Hutan Kemasyarakatan: Format SIVA Anggota Perhutanan Sosial semua Skema: 2: Hutan Kemasyarakatan: Template Surat Permohonan: 3: Hutan KemasyarakatanMengutip pasal 48 UU Cipta Kerja, disebutkan pada ayat 3 dan 4, pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan diwajibkan. appspot. B/2010 tanggal 21. 1. Selaku…Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1050); 27. Pelepasan kawasan hutan yang dikonversi untuk perkebunan tebu diatur mekanismenya oleh peraturan pemerintah (PP) no. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan. Pelepasan kawasan hutan, pelaku usaha wajib mendapatkan persetujuan pelepasan kawasan hutan. PERSYARATAN REKOMENDASI PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) YANG HARUS DILAMPIRKAN Telah terima berkas Permohonan Pendaftaran Saudara/i atas nama : Nama Perusahaan: Lokasi: dengan lampiran sebagai berikut, yaitu : No PERSYARATAN ADA TIDAK ADA KETERANGAN. Peraturan ini mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Kehutanan No. Perpres itu cukup memudahkan pelepasan kawasan. Kini, angka 30 persen. 2, 29 Mei 1927, kemudian Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 821/Kpts/Um/II/1982, 10 Nopember. Persetujuan Prinsip Pelepasan kawasan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan pada. Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik. 1. a. izin lokasi dari bupati/walikota/gubernur sesuai dengan13. 20. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021. 432 ha dan permohonan reguler seluas 403. Tata Cara Dan Persyaratan Perolehan Keputusan Tentang Pelepasan. 3) Persyaratan Permohonan. KLHK Cabut Izin Pelepasan Kawasan Hutan. diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. 27 Januari, 2023. menghadiri sesi latihan ini. Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Produksi. Permohonan. 14. Kalau tak mahu ditahan polis kita guna khidmat. 750 ha berdasarkan surat dari Menteri Kehutanan nomor : 238/Menhut-II/1997 tanggal 27 Februari 1997 perihal Persetujuan Pencadangan Kawasan Hutan. Inilah Prosedur Mengurus PKKPR Terbaru. 000 2. Dengan menyimpang seperlunya dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proyek anda silahkan pilih pada kolom input ukuran untuk mendownload secara custom. Contoh Surat Pelepasan Perjalanan Sepanjang Tempoh PKP (Contoh Penghantaran Barangan Runcit) Untuk mereka di kawasan PKP, hanya boleh keluar untuk urusan penting hanya terhad dalam lingkungan 10km sahaja dari tempat kita tinggal. 30/MENHUT-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak (“Permenhut 30/2012”). 1. Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam Kawasan Hutan Lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan: turunnya permukaan tanah; berubahnya fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen; dan terjadinya kerusakan. 070 ha dan tanah terlantar 225 ha, Muna eks HGU 1. Dasar hukum: 1. SK : 503/949. Surface Studio vs iMac – Which Should You Pick? 5 Ways to Connect Wireless Headphones to TV. PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Surat Edaran Menhut no. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2013. izin lokasi dari gubernur. Penetapan Kawasan Hutan adalah suatu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, batas dan luas suatu Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan Tetap. menteri atau pejabat setingkat menteri; b. Persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan adalah persetujuan awal pelepasan. 346. 326 ha), sebagai akibat dari pengendalian pelepasan kawasan hutan yang cukup ketat, sehingga lebih banyak pihak yang mendapatkan akses pelepasan kawasan hutan. 000, menggunakan Kop Perusahaan yang. Kamis, 14 Juli 2022 15:57. SE 1/2013 yang menyebutkan “pelepasan hutan adat dari kawasan hutan negara hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Kehutanan apabila ada persetujuan. dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, seluas 437. pemanfaatan hutan. TATA CARA PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,. DesignINFO PENTING ! Bayaran Permit Memasuki HSK – RM5. telepon 021-3909017 dan/atau melalui Whatsapp kepada pejabat terkait dan/atau melalui alamat e-mail: [email protected] Permohonan ditujukan kepada Kepala DPMPTSP yang ditandatangani oleh Direksi Badan Usaha;. Pasal 13 (1) Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diajukan TUGAS AKTUALISASI c. 40/Menhut-II/2010 tentang. Kawasan Hutan. Yth. ¨ Surat pemberitahuan pengakuan sita jaminan, blokir dan catatan lain dari Pengadilan Negeri, Jaksa, Polisi Kantor Lelangatau instansi lain yang berwenang. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) adalah termasuk izin yang penting bagi khalayak di bidang pertambangan ; minyak dan gas bumi. Contoh Surat Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Bagi Contoh Surat. 796,93 hektare. 2. 10. Admin blog Kumpulan Surat Penting juga mengumpulkan gambar-gambar lainnya terkait contoh surat permohonan pelepasan kawasan hutan dibawah ini. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan adalah persetujuan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang dapat. penerbitan keputusan pelepasan; e. Dia meyakini, 572. 170 KK dan Surat Keputusan TORA sebanyak 19 unit seluas 30. Kawasan Hutan. 19. 274 Ha, untuk 5 Provinsi yaitu: Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua.